Ambil Pelajaran Dong! Gara-gara Pemerintahanya, Negara-negara Ini Dihukum FIFA

Ancaman sanksi pembekuan PSSI dari FIFA menjadi isu hangat olahraga nasional akhir-akhir ini. Ada yang memprediksi Indonesia bisa lolos, ada yang memprediksi sebaliknya. Berikut ini adalah sejumlah kasus pembekuan federasi sepak bola oleh FIFA.



Kengototan PSSI untuk tidak mengikuti perintah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar mencoret Persebaya Surabaya dan Arema Indonesia dari kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) menjadi alasan Kemenpora membekukan PSSI.



Sebenarnya, kasus Persebaya dan Arema, yang bermasalah dalam hal legalitas, hanyalah pintu masuk pemerintah untuk masuk ke dalam organisasi PSSI, yang dicurigai terdapat mafia sepak bola di dalamnya.



Pada Januari lalu, Menpora lantas membentuk Tim Sembilan untuk mengevaluasi PSSI. Meski telah bekerja selama empat bulan lebih, tim bentukan Menpora tersebut tak juga berhasil membuktikan keberadaan mafia sepak bola di dalam kepengurusan PSSI.



Pembekuan PSSI oleh pemerintah, juga penentuan peserta liga oleh Kemenpora, merupakan bentuk intervensi terhadap Statuta FIFA, yang mewajibkan anggotanya (termasuk PSSI) untuk independen, termasuk dari negara sekalipun.



Pada Senin (4/5/15) lalu, FIFA mengirimkan surat kepada PSSI berupa himbauan untuk segera mengakhiri masalahnya dengan pemerintah sebelum 29 Mei 2015. Jika tidak, sanksi pembekuan menanti.



Dampak dari pembekuan adalah larangan sepak bola Indonesia berpartisipasi di kancah internasional, baik dalam kompetisi, pembinaan pemain dan perangkat pertandingan, hingga bantuan dana.



Selama beberapa tahun terakhir, FIFA menunjukkan ketegasannya terhadap pelanggaran dalam hal independensi anggotanya. Berikut adalah beberapa contoh kasusnya:

1. Yunani

Federasi Sepak Bola Yunani (HFF) mendapat sanksi pada 2006 karena pemerintahnya membuat undang-undang yang mencakup kewenangan mengatur organisasi sepak bolanya.



Hukuman ini akhirnya diangkat setelah perlemen Yunani mengamandemen undang-undang tersebut dan memberikan independensi kepada HFF untuk mengatur organisasinya sendiri.



2. Kuwait

Pada 2007, FIFA membekukan Kuwait dari sepak bola internasional setelah pemerintahnya mengintervensi proses pemilihan pengurus Asosiasi Sepak Bola Kuwait (KFA). Sanksi baru diangkat setelah KFA mengulang pemilihan pengurus sesuai dengan arahan FIFA.



3. Brunaidarusalam



Brunei Darussalam dibekukan FIFA pada 2008 karena pemerintahannya mencabut pengakuan terhadap federasi sepak bolanya, BAFA, dan menggantinya dengan FFBD.



Pada 2011, sanksi tersebut dicabut setelah Brunei memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Komite Darurat FIFA sesuai dengan Statuta FIFA. BAFA diganti dengan NFABD.



4. Peru



FIFA menghukum Peru karena pemerintahnya terus mengintervensi keputusan federasi sepak bola Peru (FPF). Pemerintah Peru tidak mau mengakui Manuel Braga sebagai presiden FPF, yang terpilih lewat kongres.



Pada Februari 2008, FIFA mengumumkan bahwa sanksi telah diangkat setelah Institusi Olahraga Peru (IPD) berdamai dengan presiden FPF, Manuel Braga, dan tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap FPF.





5. Iran



Sanksi pembekuan dari FIFA terkait dengan campur tangan pemerintah dalam pemilihan ketua umum federasi sepak bola Iran (FFIRI), Mohammed Dadgan pada November 2006.



Sanksi diangkat setelah FIFA membentuk Dewan Transisi pada Desember 2006, yang memandu jalannya pemilihan ulang dengan cara yang lebih demokratis. Hasilnya, presiden baru Ali Kaffashian terpilih.



“Saya berterima kasih bahwa pemerintah Iran memahami bahwa kami tidak mengintervensi politik nasional. Kalau Anda menjadi bagian dari keluarga FIFA maka Anda harus memahami peraturan FIFA. Saya sangat berterima kasih kepada (presiden AFC saat itu) Mohammed Bin Hammam, yang bertindak sebagai moderator dalam kasus ini,” ujar Blatter.











sumber: atjehcyber