Penumpukan Reklame Yang Amburadul Ini Buat Pemkot Pusing!

Terkait kesan menumpuknya reklame luar ruang di titik-titik tertentu, Pemkot berupaya menguranginya dengan cara tak memperpanjang reklame yang sudah lewat izinnya.



Mideum yang disarankan menggunakan videotron.



Banyaknya reklame raksasa di luar ruang memang andil pemerintah yang memberikan perizinan. Semrawutnya perizinan tak jarang memakan korban pihak lain.



Seorang pengusaha iklan di Yogyakarta mengeluh, reklamenya tiba-tiba tertutupi billboard lain.



"Itu saya punya titik (space reklame) di Maguwo, dan tiba-tiba muncul reklame di depannya, sehingga menutupi pandangan dari tempat reklame saya," tutur pemilik Bromica MC Advertising, Wahyoe Widiyanto.



Merasa sudah sesuai persyaratan dan memiliki izin, Wahyoe protes ke pemerintah setempat supaya reklame yang menutupi itu ditertibkan.

Namun ternyata reklame itu pun punya izin dari pemerintah, meskipun menutupi reklame lain.



"Ternyata sudah izin ke Kimpraswil dan telah disurvei. Untuk letaknya dan posisi pemasangan tidak diperhatikan biro iklan yang memasang itu. Pemerintah yang memberikan izin juga sepertinya tidak menghiraukan titik yang sudah berdiri reklame. Hantam kromo saja," jelasnya.



Tanpa ada pengaturan tentang tata letak reklame yang baik dan tidak menimbulkan polusi visual, pemerintah yang memberikan izin terkesan hanya mengejar pendapatan daerah.



Pendapatan daerah tinggi tanpa memperdulikan polusi visual dan mengorbankan tata kota yang baik.



"Menurut saya seperti itu. Seharusnya jangan hanya diukur reklame itu berizin atau tidak, tetapi juga melihat jarak dan berapa banyak jumlah reklame yang diperbolehkan di satu titik, serta melihat efek ke depan dari pemasangan reklame tersebut," papar Wahyoe.



Mengenai pemerintah yang hendak memaksimalkan penggunaan videotron untuk beriklan di luar dan mengurangi jumlah reklame, Wahyoe mengaku setuju dengan rencana pemerintah tersebut, dan sebagai pengusaha iklan dia tidak mempermasalahkannya.



"Secara pribadi setuju dengan rencana pemerintah tersebut, karena tidak hanya Kota Yogyakarta, DIY sudah darurat iklan. Reklame sudah banyak menjamur, dan kebanyakan merupakan biro jasa iklan dari luar daerah," urainya.











Sumber: tribunnews